Rencana pemerintah untuk menutup defisit dengan cukai rokok. Program BPJS berasaskan anggaran berimbang. Dalam merencanakan keuangan akan dibicarakan bersama untuk memprediksikan apa yang akan dijalankan melalui rencana kerja dan anggaran tahunan. Di akhir 2017 ada pembicaraan antara menteri keuangan, menteri kesehatan, DJSN dan bpjs kesehatan memutuskan biaya operasional dan DJSN mengkalkulasi bagaimana mengatur agar pendapatan dan pengeluaran berimbang. Iuran merupakan komponen yang sangat penting. Setelah dihitung ternyata iuran belum sesuai dengan hituangan keekonomian atau akademik yaitu masih ada gap di setiap segmen. Hitungan 2015 oleh DJSN menghitung biaya untuk masyarakat miskin (Penerima Bantuan Iuran) yang idealnya 36.000 tapi karena ruang fiskal pemerintah tidak terlalu lebar maka menjadi 23.000 sehingga ada gap 13.000 untuk PBI. Lalu bagi masyarakat mandiri, dihitung pada tahun 2015 harusnya 53.000 tapi diputuskan 25.500 sehingga ada gap 7.500 dari angka ideal. Untuk kelas 2, seharusnya 63.000 diputuskan 51.000 sehingga ada gap 12.000,-. Hanya kelas 1 yang di tahun 2015 sudah sesuai 81.000. Bila dibandingkan dengan Vietnam, iuran terendahnya US 2,7.
Angka memang belum mendekati ideal sehingga tidak akan match antara pendapatan dan pengeluaran yang berbasis iuran. Dalam regulasi, bila tidak match, apakah pengeluarannya dikurangi (pengurangan manfaat) misalnya cuci darah. Bila dikurangi otomatis akan mengurangi pengeluaran namun tidak dilakukan karena tidak mungkin pemerintah mengurangi apa yang sudah diberikan kepada masyarakat apalagi hal yang penting menyangkut nyawa. Sehingga menggunakan suntikan dana tambahan. Jadi sebenarnya, ini adalah defisit yang direncanakan karena bpjs sudah tahu akan ada defisit karena iuran belum sesuai. Dan Pak Jokowi menyampaikan jangan naik dulu iuran karena daya beli masyarakat belum tentu mampu untuk saat ini.
Data dari BPJS Kesehatan, Jumlah pendapatan iuran pada tahun 2014 sebesar 40,72 T meningkat 82,34 % pada tahun 2017 yang sebesar 74,25 T. Sehingga total iuran 4 tahun sebesar 235,06 T. Kami memberikan aturan pengaturan operasi katarak, fisioterapi, pelayanan bayi lahir normal pada sectio. Dalam rangka menjaga govvernance, pembiayaan cuci darah 2,3 T setahun (2017), operasi karatak 2,6 T. Lebih besar katarak padahal dari segi emergency adalah cuci darah. Setelah ditelaah ternyata masih bisa diatur tentang penjadwalan, operasi yang emergency. Bukan tidak di operasi melainkan dilihat dari waktu penjadwalan.
Program JKN tidak akan berjalan sampai 4,5 tahun bila tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak berdedikasi tinggi. BPJS berterimakasih pada rumah sakit. Awalnya hanya 1.400, sekarang sudah 2.300 dan sudah mendekati 80 % dari total rumah sakit di Indonesia dan 60 % diantaranya adalah rumah sakit swasta. Namun memang 2-3 bulan terakhir ini ada terlambatan pembayaran.
WHO menganjurkan naikkanlah cukai rokok setinggi-tingginya karena rokok membuat ketergantungan dan mencegah adanya perokok baru. Cukai adalah pajak dosa. Bila anda merokok berdampak pada orang. Jadi butuh upaya pencegahan yang biayanya diambil dari perokok.
Di Filiphina, 660-80 % cukai rokok diberikan ke kesehatan. Cukai sama seperti dana reboisasi. Anda potong hutan, anda setor uang. Uangnya digunakan untuk menanam pohon lagi. Begitu juga dengan rokok. Anda merokok yang uang cukainya untuk dana kesehatan.
Sumber : Fachmi Idris. Dirut BPJS Kesehatan pada wawancara detikcom tanggal 28 September 2018.
Leave a Reply