Inovasi Program UKM di Puskesmas Agar Terlaksana Pada Era JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan sekitar 19 bulan. Suka tidak suka keadaan ini memiliki pengaruh di pelayanan kesehatan Indonesia. Puskesmas menjadi salah satu yang ikut mengalami perubahan sejak adanya JKN. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh dr. Anung Sugihantono, M.Kes selaku Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa puskesmas sebagai tumpuan kesehatan wilayah belum maksimal menjalankan fungsinya terutama di era JKN ini. Dan kini, Puskesmas beralih sebagai klinik pengobatan, perpanjangan tangan rumah sakit, menjadi “rumah sakit” dengan berlomba menjadi tempat rawat inap, money driven (mengejar kapitasi dan non kapitasi yang mana menjadi daya tarik puskesmas di daerah padat penduduk dan banyak orang miskin), mengejar otonomi keuangan untuk mengurangi beban Pemda melalui BLUD, UKM terbengkalai, kurangnya tenaga kesehatan masyarakat (gizi, sanitarian, promosi kesehatan) (Ascobat Gani, Ikkesindo).

Dari apa yang terjadi di Puskesmas saat ini, Kami ingin membahas tentang UKM. Beberapa alasan tidak berjalannya program UKM di Puskesmas menurut beberapa penelitian:

Puskesmas masih ditujukan untuk upaya kuratif. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, F (2009). Dalam penelitiannya beliau menyatakan bahwa alokasi dana untuk program pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 11.50% dari total pendapatan puskesmas. Hal ini dikarenakan dalam mengalokasikan anggaran, puskesmas mengacu pada peraturan daerah yang mengatur proporsi anggaran puskesmas. angka ini masih kecil dibandingkan dengan pelayan klinis dengan anggapan program pelayanan kesehatan masyarakat merupakan program vertikal, dengan sumber dana berasal dari pendapatan puskesmas dan subsidi pemerintah (pusat, provinsi dan daerah). Lain halnya dengan pelayanan klinis yang hanya bersumber dari pendapatan puskesmas. dalam mengalokasikan anggarannya, puskesmas belum diberikan kewenangan penuh karena masih mengacu pada peraturan daerah serta pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan.

Kurangnya SDM dan Dana. Penelitian Kudo, S (2009) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pengendalian malaria disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang ada dengan cara meningkatkan kemampuan advokasi kepada pemerintah daerah dan DPRD guna mendapatkan dukungan dalam melaksanakan program.

Tidak kuatnya Tim dan budaya organisasi. Penelitian Syukur, A (2007) menjelaskan bahwa kekuatan tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tim P2TB. budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tim P2TB; budaya organisasi memoderasi positif pengaruh
kekuatan tim terhadap kinerja tim P2TB

Bukan program prioritas. Syamsurizal, S (2007) menyatakan bahwa program puskesmas santun usila telah dijalankan di Puskesmas kota Singkawang, namun belum optimal karena belum menjadi program prioritas, hal ini berakibat pada cakupan kunjungan yang belum mencapai target.

Tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Deseanto, N (2004) menjelaskan bahwa pembiayaan program malaria, imunisasi dan BP Puskesmas setelah otonomi daerah sebagian besar masih berasal dari Pusat. hal tersebut dikarenakan kemampuan Pemda Sanggau dalam membiayai program dengan dana dari PAD masih belum memadai karena PAD yang diperoleh sangat kecil bila dibandingkan dengan DAU dan DAK.

Inovasi Program UKM di Puskesmas Agar Terlaksana Pada Era JKN:

Alasan Kami ingin membahas UKM adalah karena saat ini UKM akan terdesak. Pembayaran kapitasi dan non-kapitasi oleh BPJS akan dilakukan berdasarkan Pay for Performance (Pembayaran untuk kinerja) yaitu peningkatan kompensasi yang variabelnya berdasarkan kinerja yang ditetapkan bukan peningkatan gaji. Fungsinya untuk meningkatkan motivasi kerja SDM, meingkatkan kinerja lembaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga.

Indikator kinerja pelayanan primernya yaitu keramahan petugas, jam buka pelayanan, angka rujukan yang baik, berjalannya kegiatan, kunjungan masyarakat. Hal ini akan sangat berat bagi Puskesmas karena beban petugas sudah tinggi sehingga Puskesmas akan sibuk. Hal yang akhirnya akan terjadi adalah fenomena UKM akan terdesak menjadi tidak terelakkan.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Puskesmas? Prof. Laksono Trisnantoro berharap Puskesmas tidak mengabaikan BPJS dan mencari inovasi-inovasi baru untuk UKM.

Lalu bagaimana caranya untuk menjalankan UKM esensial (Promkes, kesling, KIA dan KB, Gizi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)? Prof Laksono Trisnantoro memberikan beberapa inovasinya diantaranya

  1. Tidak dikerjakan sepenuhnya oleh Puskesmas.

Dengan menggunakan Prinsip Social Determinant of Health, UKM akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Dinas-dinas terkait yang mempunyai komponen kesehatan, LSM, Masyarakat mandiri. Sebagai informasi, di Pemerintah Pusat banyak anggaran kesehatan yang diberikan negara tidak melalui kemenkes melainkan diberikan melalui kementerian lain. Sedangkan di daerah, Anggaran APBN dan APBD untuk UKM diberikan ke berbagai Dinas dan swasta seperti : promkes (dinas pendidikan dan LSM), Kesehatan lingkungan (Dinas lingkungan hidup dan LSM), KIA dan KB (BKKBN dan LSM), Gizi (Dinas Pangan, LSM, masyarakat langsung), dan Pencegahan pengendalian penyakit (LSM).

  1. Kegiatan UKM sebaiknya dikerjakan secara kontrak ke luar

Mengapa kegiatan UKM sebaiknya dikerjakan secara kontrak ke luar? (1) membutuhkan man-days karena banyak pekerjaan luar gedung, (2) membutuhkan kemampuan khusus, dan (3) sampai sekarang daya serap kemenkes dan dinas kesehatan masih rendah.

Adanya pemikiran terhadap konsep contracting-out untuk UKM Primer dikarenakan (1) kemampuan dan staf yang terbatas di kantor-kantor pemerintah sehingga terjadi permasalahan pada penyerapan. (2) dianalogikan dengan pekerjaan di dinas PU yang seluruhnya dilandasi konsep “contracting-out”. (3) kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untuk menyediakan pelayanan lebih baik. (4) Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana dan mempunyai peran kontrol yang lebih besar untuk pelayanan tersebut.

Dari yang telah kami paparan, bagaimana pendapat Bapak/Ibu yang bekerja di Puskesmas? Setujukah dengan inovasi yang telah disampaikan oleh Prof. Laksono Trisnantoro? Dan bagaimana program UKM di Puskesmas tempat Bapak/Ibu bekerja??

Sumber:

Ascobat Gani, Ikkesindo. 27 Mei 2015. Perspektif Puskesmas sebagai Pembina Kesehatan Wilayah. Materi di Persentasi dalam Acara Panel Diskusi membedah Pengaruh JKN terhadap Program UKM di Puskesmas. Jakarta.

Deseanto, Natalis. 2004. Dampak otonomi daerah terhadap pembiayaan Program-program malaria, imunisasi dan BP Puskesmas di Kabupaten Sanggau. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Hidayat, Fachmiwati. 2009. Penganggaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mlati II Sleman. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Kudo, Said. 2009. Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Malaria Studi Kasus di Puskesmas Galela dan Puskesmas Salimuli Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Laksono Trisnantoro. 27 Mei 2015. Berbagai Kemungkinan Pelaksanaan UKM di Puskesmas: Perspektif Social Determinant of Health. Materi di Persentasi dalam Acara Panel Diskusi membedah Dampak JKN terhadap UKM. Jakarta.

Syamsurizal, Syarif. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Santun Usila di Kota Singkawang Kalimantan Barat. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Syukur, Achmad. 2007. Pengaruh Kekuatan dan Budaya Tim terhadap Kinerja Tim Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) Puskesmas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*