Strategi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di Masa Covid 19

Kematian ibu dan bayi merupakan suatu masalah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai program prioritas nasional. Hal ini tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 terjadi penurunan AKI menjadi 183/100.000 KH dan menurunkan AKN 10/1000 KH serta menurunkan AKB 16/1000 KH. Target ini tidak akan tercapai kecuali dengan keterlibatan multi sektor dan saling mendukung untuk tercapainya program tersebut.

Upaya-upaya terobosan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dilaksanakan melalui 4 strategi yaitu:

1. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan ibu dan anak seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara esensial, pemanfaatan pembiayaan untuk ibu hamil bersalin dan bayi melalui Jaminan Kesehatan Nasional ataupun Jampersal serta ketersediaan rumah tunggu kelahiran
2. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu penguatan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, postnatal care sesuai dengan standar baik di puskesmas PONEK maupun di rumah sakit PONEK. Penempatan dokter spesialis dan ketersediaan unit tranfusi darah atau Bank Darah di rumah sakit.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak, pelaksanaan ibu hamil dan juga kelas ibu balita, pelaksanaan posyandu serta pemanfaatan dana desa dan memperkuat perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.
4. Penguatan tata kelola melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pelaksanaan audit maternal perinatal serta surveilen dan respon penguatan jejaring rujukan perencanaan berbasis analisis data serta
   pemantauan implementasi dari regulasi-regulasi.

Upaya-upaya tersebut melalui pendekatan intervensi spesifik yang dilakukan sektor kesehatan dan juga pendekatan intervensi sensitive yang membutuhkan dukungan-dukungan dari sektor-sektor yang lain diluar Kesehatan.

Pemerintah juga berkomitmen dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini dengan menetapkan 120 kabupaten kota sebagai daerah prioritas dalam upaya menurunkan angka kematian ini. Upaya menurunkan kematian ibu dan bayi kita dihadapkan situasi pandemi COVID-19. Situasi ini banyak pembatasan yang kita alami termasuk juga pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan anak serta keluarga berencana. Ibu hamil menjadi enggan pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit karena takut tertular. Ada anjuran menunda pemeriksaan ataupun pelaksanaan kelas ibu hamil serta pelayanan posyandu yang tertunda karena situasi pandemi ini.

Dalam situasi yang normal, kematian ibu dan neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi disaat situasi bencana seperti saat ini. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu pelayanan yang terkena dampak dari pandemi ini baik secara akses maupun kualitasnya, sehingga dikhawatirkan adanya peningkatan mordibitas maupun morbilitas ibu dan bayi. Pada saat ini belum ada laporan detail secara nasional yang menyatakan terganggunya pelayanan Kesehatan ibu dan anak di Indonesia, akan tetapi dibeberapa kabupaten kota sudah ada yang melaporkan terjadi peningkatan kejadian kematian ibu dibandingkan pada periode yang sama pada tahun yang sebelumnya. Kematian ibu tersebut bukan karena covid 19 akan tetapi kemungkinan karena adanya hambatan akses ke pelayanan kesehatan.

Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan telah melaksanakan kajian mengenai peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Design kajian ini menggunakan survey cepat cross sectional dan bersifat kualitatif. Jumlah puskesmas yang menjadi responden adalah seluruh puskesmas di Indonesia hingga 5 juni 2020 terdapat lebih dari 28.000 puskesmas yang mengisi survey cepat di 29 provinsi dan hasilnya menyebutkan bahwa sebanyak 72% puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan seperti sebelum pandemi, namun terdapat 28% puskesmas memberikan pelayanan dengan pengurangan jam buka. Banyak puskesmas yang mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien yaitu 83,6% puskesmas. Penurunan jumlah pasien ini terutama karena mereka berada di zona merah. Kegiatan posyandu umumnya terjadi penurunan hanya 19,2 %. Pukesmas tetap melakukan kegiatan posyandu sedangkan 45,9 % tidak melakukan posyandu. Cakupan imunisasi di puskesmas tetap terkendali pada 37,8% puskesmas. Namun lebih banyak mengalami penurunan yaitu 58,3 % demikian juga dengan program kunjungan keluarga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain.

Belajar dari kasus ebola di Afrika peningkatan kematian oleh penyakit cacar, malaria, HiV/AID dan TBC lebih banyak terjadi karena gagalnya sistem kesehatan melebihi kematian akibat wabah itu sendiri. Jadi perlu ada rencana strategis dan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk pelayanan esensial agar tetap bisa berjalan seperti perlu adanya mitigasi resiko agar sistem tidak kolaps. Untuk dapat memulihkan kembali penyelenggaraan pelayanan KIA dan KB maka perlu dilakukan intervensi segera yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Diharapakan petugas kesehan ditingkat dasar yaitu puskesmas memberikan informasi dan dapat merubah perilaku terutama ibu hamil yang akan memeriksakan kehamilannya dengan menggunakan protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Direktoral Jendral Masyarakat akan melakukan kegiatan yang berupa: Pendampingan RS Kab. Kota oleh RS vertical
2. Melakukan e-Monev dan pemulihan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan KB dari dampak pandemic COVID-19
3. Peningkatan Kapasitas Dokter Umum dalam Pelayanan KIA dengan metode Blended Learning

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan program KIA dan KB khususnya di 120 untuk kab kota prioritas penurunan angka kematian akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Ketiga kegiatan ini akan dilaksanakan secara paralel dan hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen terutama para kepala Dinas Kesehatan di tingkat Kab kota dan para Direktur RS Daerah ditingkat Kab Kota sebagai pengambil kebijakan dan dalam menetapkan intervensi sebagai respon dan pemulihan pelayanan KIA dan KB. Untuk dukungan dan kesungguhan tim pendamping dari 13 universitas 13 RS vertical dan 3 RSUD Provinsi dan Kab Kota pengampu, dari organisasi profesi,(POGI, IDAI, IBI, IDI, PPNI DAN IKATEMI serta ADINKES) dalam mendampingi dinas Kesehatan Kab Kota melakukan rangkaian kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan segera dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dengan
demikian bisa berharap upaya menurunkan kematian ibu dan bayi dapat kembali seperti rencana semula

Reporter : Ari Wulandari, Mahasiswa Lintas Jalur STIKES Wira Husada Yogyakarta

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=VtICSjeOc5I