Menurut Profil Kesehatan Yogyakarta tahun 2017 tentang akses dan mutu sarana pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas/RS/sarana lainnya 263.040 kunjungan, jumlah kunjungan rawat inap puskesmas/RS/sarana lainnya 6.771.838 kunjungan, jumlah kunjungan jiwa 116.989 kunjungan. Sedangkan akses dan mutu pelayanan kesehatan meliputi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 60,35 %, cakupan kunjungan rawat jalan 187.88 %, cakupan kunjungan rawat inap 7,3 %.
Mutu untuk penyakit spesifik di Profil Kesehatan Yogyakarta tahun 2017 adalah hipertensi (nomor 1), diabetes (nomor 4), pneumonia (nomor 6), TB Paru (nomor 9). Namun belum dijelaskan dalam profil kesehatan tentang mutu pelayanan pada TB Paru seperti apa. Begitupun di BPJS Kesehatan. Mereka hanya menjelaskan jumlah klaim RS, nilai kapitasi, jumlah pelayanan yang terlalu tinggi (SC, katarak, rehabilitasi medik) dan tidak dijelaskan indikator mutu pelayanan nya misalnya berapa banyak SC cito yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 30 menit. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi yaitu khawati kalau Jaminan Kesehatan Nasional hanya bisa menjamin para penduduk Indonesia untuk mendapatkan pelayanan di pelayanan kesehatan tapi belum dijamin mutunya bagus atau tidak. Apalagi di daerah sulit. Mereka sulit ke RS karena takut biayanya tinggi. Namun sekarang mereka sudah berani karena sudah dijamin BPJS tapi mutu RS nya tidak baik misalnya tadinya meninggal di rumah, sekarang meninggalnya di rumah sakit setelah memiliki BPJS. Sehingga ini menjadi keprihatinan di banyak negara. Jenderal WHO pun mengatakan demikian “untuk apa punya jaminan kesehatan kalau mutu yang diterima tidak baik”.
Harapannya kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Institute for Healthcare (WHO) yaitu mengembangkan konsep 3 dimensi dari UHC (berapa banyak populasi yang dilindungi, berapa banyak pelayanan yang dapat diberikan, berapa banyak pembiayaan yang bisa di cover) dan IHI menambah 1 dimensi yaitu seberapa baik mutu yang diberikan.
Pengukuran mutu di Yogyakarta harus mengukur berapa banyak pasien (misalnya hipertensi) di Yogyakarta yang sudah menjadi peserta JKN. Kedua, berapa banyak pasien hipertensi yang sudah memiliki jaminan kesehatan yang mendapatkan tatalaksana hipertensi. Ketiga, berapa banyak pasien hipertensi yang sudah punya jaminan kesehatan, yang pergi ke pelayanan kemudian mendapatkan pelayanan yang mutu nya baik.
Lalu bagaimana mengembangkan sistem pengukuran mutu ?
- Penetapan penyakit prioritas bisa secara wilayah atau nasional. Tidak mungkin semua penyakit ingin kita ukur.
- Penyusunan indikator mutu pelayanan klinis penyakit prioritas (misalnya terkontrolnya tekanan darah setelah tiga kali kunjungan)
- Penetapan sumber data : rekam medis, data klaim INA CBG, P-care
- Bridging data antara data kepesertaan, data pelayanan dan data mutu
- Pengukuran, analisa dan tindak lanjut pencapaian mutu pelayanan kesehatan
Sumber : dr. Hanevi Djasri, MARS. Outlook Kebijakan Kesehatan Indonesia. 22 Januari 2019
Leave a Reply