Aneh : Raport Hijau untuk BPJS Kesehatan dari UKP4

Hari ini saya membaca twitter BPJS Kesehatan (@BPJSKesehatanRI). Ada yang menarik untuk saya. BPJS Kesehatan mengetweet bahwa mereka mendapatkan raport hijau dari UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Saya sebagai netizen mutu, saya ingin mengkritisi raport ini karena raport ini masih jauh dari melihat BPJS Kesehatan yang sebenarnya. Jujur, saat saya membaca raport ini, dalam hati saya hanya bilang “yah cuma itu aja yang dinilai?”. Hiks

Point yang dinilai oleh UKP4 adalah penilaian kepesertaan, selesainya draft revisi PP tentang PBI, waktu penyelesaian klaim, sosialisasi ke masyarakat, dan penanganan keluhan pelanggan. Belum jelas bagaimana UKP4 menilainya. Kalau bahasa metodelogi, siapa yang jadi responden, daerah mana yang dijadikan penilaian, Definisi operasionalnya seperti apa. Hehe. Menurut saya, penilaian ini masih sangat jauh dari pelaksanaan JKN. Berharap akan ada penilaian dari sisi mutu, dokter nya, kepuasan pasien, sistem informasi. Kita??? Iya kita… mungkin kita yang harus melakukannya.

Di website Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI) pun memberikan pandangannya terhadap pelaksanaan JKN yaitu kemungkinan akan memburuknya ketidakadilan di sektor kesehatan. Sehingga ini menjadi tugas besar untuk penentu kebijakan JKN. Karena bukankah tujuan JKN adalah keadilan sosial yang mana semua rakyat Indonesia setara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dana BPJS Kesehatan hanya akan banyak dimanfaatkan di daerah-daerah perkotaan dan wilayah indonesia barat karena adanya ketimpangan infrastruktur, fasilitas dan SDM antara Indonesia bagian barat dan timur. Yap.. ini bukanlah tugas BPJS Kesehatan untuk melakukannya kan.. Harapannya BPJS Kesehatan bisa memberikan hasil melalui data dari hipotesis yang dilakukan para pengelola website KKI.

Di blog dr. Astari Mayang MPH, saya membaca tulisan beliau yang banyak mengkritisi BPJS Kesehatan dari sisi klinisi. Saya yang bukan klinisi, jadi bisa merasakan apa yang dirasakan klinisi dan mencoba untuk bisa membantu mengsharekannya karena menurut saya ini hal yang penting. Menurut dr. Astari Mayang, imbalan jasa yang wajar sesuai kinerja profesionalisme dokter adalah HAK bukan hadiah (insentif). Selain itu, beliau juga mengharapkan adanya panduan praktis bagi dokter & dokter spesialis tentang INACBG, panduan tatalaksana klinis peserta BPJS Kesehatan bagi dokter dan panduan pencegahan upcoding & fraud bagi klinisi. Kalau tidak salah, dr.Hanevi Djasri & tim dari PKMK FK UGM sedang membuat panduan pencegahan upcoding & fraud bagi klinisi. Untuk kebenarannya, nanti kita tanyakan. Hehe

Jujur, saya bukan orang yang mengetahui kondisi di lapangan tentang pelaksanaan JKN ini. Saya sangat berterimakasih ada yang ingin berbagi ilmu, pengalaman dan harapannya untuk perbaikan JKN. Saya jadi tahu dan mencoba berkreatifitas dan berinovasi untuk ikut melakukan sesuatu. Berharap akan banyak lagi yang seperti website KKI dan dr. Astari Mayang yang akan selalu berada di depan menyuarakan aspirasi nya. Ditunggu kontribusi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Kita harus kritis dan memperbaikinya walau dengan hal-hal yang kecil sesuai kemampuan kita. Terimakasih.

loading...
Share

1 Trackback / Pingback

  1. [BLOCKED BY STBV] Raport Hijau untuk BPJS Kesehatan dari UKP4 | Laskar Mutu Kesehatan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*