Mengenal Foresight Kebijakan JKN

Mengenal Foresight Kebijakan JKN
Mengenal Foresight Kebijakan JKN

Dampak covid 19 pada angaran kesehatan tahun 2020-2021 yaitu aplikasi sebagai bagian dari paket fiscal pemulihan ekonomi nasional. Prioritas anggaran diperuntukkan untuk vaksin covid 19, insfrastruktur, stunting. Penurunan pemanfaatan layanan melalui JKN terlihat signifikan pada triwulan I tahun 2020. Pemeriksaan lanjutan (setelah rawat inap) menunjukkan penurunan terbesar. Begitu utilisasi membaik pasca pandemic, pengeluaran akan melonjak karena komplikasi penyakit akibat penundaan layanan. Diperkirakan 2,92-5,23 juta orang akan kehilangan pekerjaan (dampak gabungan sector formal dan informal). Di tengah kompleks situasi sekarang, membentuk masa depan baru bagi JKN pasca pandemic covid 19 menjadi penting dan mendesak.

Foresight mengarahkan kita melalui ketidakpastian akibat shock, dan kompleksitas reformasi kebijakan. Foresight adalah system perancangan kebijakan yang didasari apa yang terjadi kemarin, yang terjadi hari ini dan merancang tahun setelahnya. Metodelogi foresight dimulai dari horizon scanning, synthesis (reflection), scenario, operationalization (roadmap, governance).

Horizon scanning mengekplorasi seluas mungkin kejadian dan kecenderungan yang dianggap dominan pada periode waktu tertentu. Membutuhkan pemahaman yang kaya mengenai system JKN, sejarahnya, dan variable yang membentuk masa depannya. Trends : ada di masa lalu, saat ini dan kemungkinan besar akan ada di masa depan. Drives : factor, kekuatan atau peristiwa yang mungkin bisa berubah. Shocks : peristiwa dan kejutan yang dapat terjadi walau kecil kemungkinannya tetapi jika terjadi, dampaknya sangat besar, Discontinuities : pergeseran dari tren yang ada ke tren baru yang muncul. Weak signals : sekarang tidak relevan, tetapi amat relevan di masa depan.

Bagi foresight, masa depan terbuka dan tidak dapat diprediksi tetapi dapat dibentuk. Berhubungan dengan masa depan jangka menengah hingga jangka panjang, berusaha membangun kecerdasan koletif, harus terstruktur, sistematis, partisipatif dan inklusif. Bertujuan memberi pertimbangan akan keputusan saat ini dan memfasilitasi tindakan bersama.

Melakukan foresight berarti mengeksplorasi dengan disiplin berbagai masa depan alternative bagi JKN. Dan dapat membantu merumuskan operasionalisasi peta jalan jaminan kesehatan nasional 2020-2024. Selain itu dapat mengevaluasi, menilai dampak, menginformasikan, mengdentifikasi arah masa depan, mengantisipasi teknologi yang muncul, mengantisipasi perkembangan masa depan, kejadian mengganggu, risiko dan peluang.

Foresight memfasilitasi pertukaran ide antara orang-orang yang membawa berbagai perspektif dalam satu meja, mengembangkan pembelajaran dan merangsang keterlibatan di antara semua pemangku kepentingan yang relevan, memperluas wawasan peserta dan membantu mengembangkan persepsi bersama tentang tantangan dan pilihan di antara berbagai kelompok pemangku.

Mengapa menggunakan twitter untuk analisis jaringan? Twitter 166 juta users (naik 24 % dari tahun 2019) yang sebagian besar kalangan menengah atas berusia 25-34 tahun, tinggal di perkotaan > 51, rasio pengguna perempuan lebih banyak di Indonesia. fungsi twitter memudahkan untuk menganalisa teks dan interaksi social yang kompleks. Memungkinkan peneliti untuk “berhubungan” dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Analisa twitter membantu memeriksa apakah ada debat (#hastag) atau ketertarikan public (jumlah tweet) terhadap JKN, seberapa intens atau emosional perdebatan itu (analisis sentiment), actor mana yang terlibat dan apa yang mereka diskusikan.

Analisis jaringan penting untuk advokasi dan komunikasi public karena membantu mengidentifikasi actor yang harus dilibatkan, menjelaskan kemungkinan peran berbagai actor, memperkirakan beberapa peluang dan risiko yang terkait dengan pelibatan para actor ini.

Hampir setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait JKN mendapat sorotan public. Meskipun paket manfaat JKN dan defisit keuangan BPJS menarik perhatian masyarakat, namun kenaikan iuran JKN paling banyak menimbulkan kontroversi dan menjadi polemic. Setelah mencapai puncaknya yang pertama pada Maret 2016, serangan keras terhadap kebijakan pemerintah terkait iuran BPJS mencatat sentiment paling negative ketika terjadi perubahan kebijakan baru-baru ini. Visualisasi cross-sectional clustering kami menunjukkan munculnya polarisasi antara kebijakan pemerintah dan tuntutan public. Di twitter, pemerintah seakan terlihat gagal mempertahankan atau mengajukan argument dan narasi yang koheren sebagai justifikasi atas kebijakan yang dibuat.

Link bisa dibuka :

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2610f4e1-b14a-4b9c-83e3-d4df79f051bf/page/MjphB

Refleksi : Peran biro komunikasi public K/L : masyarakat “mendengarkan” penjelasan pemerintah – jika disampaikan oleh akun public secara cepat dan mudah dimengerti, fungsi broadcast media sebagai pengatur aliran informasi, fungsi media social untuk mengidentifikasi stakeholder kunci dan “testing the water” opsi kebijakan public. Users dengan influence yang tinggi dapat dilibatkan dalam foresight melalui wawancara, lokakarya atau survey.

Sumber : Kemenkes 23 Oktober 2020.

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*