Lebih Baik Tidak Ada Kapitasi

Lebih baik tidak ada kapitasi

Pertemuan pertama saya dengan mahasiswa lintas jalur program studi kesehatan masyarakat STIKES Wira Husada Yogyakarta, sangat seru. Saya memang sengaja tidak memberikan materi kuliah melainkan berdiskusi. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi dari mahasiswa. Dan ternyata diluar dugaan. Saya banyak belajar dari mahasiswa lintas jalur. Obrolan yang tidak terasa hingga melebihi waktu jam kuliah yang seharusnya. Kuliah malam hari pukul 20.00 WIB yang saya mengira akan sepi dan pada mengantuk ternyata diluar dugaan. Semua aktif mengemukakan pendapatnya dan memberikan pengalaman menariknya. Saya yang belum pernah bekerja di Puskesmas jadi tahu situasi sebenarnya di Puskesmas seperti apa. Dan yang mengelitik saya untuk menggunakan judul tulisan ini adalah karena ada satu mahasiswa yang berceletuk “lebih baik tidak ada kapitasi”. Why ?

Kenapa lebih baik tidak ada kapitasi ? Karena Puskesmas seperti bukan lagi menjadi milik pemerintah melainkan menjadi bawahan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang dengan segala aturannya menyulitkan puskesmas yang merupakan garda terdepan dan juga menyulitkan masyarkat pada umumnya. Apalagi saat ini di tengah pandemi Covid 19, dana APBD terserap untuk penangananan pandemi covid 19 namun permintaan keringanan pembayaran pada BPJS Kesehatan ditolak. Karena covid 19 ini, anggaran di Puskesmas dialihkan ke penanganan covid 19.

Tanpa bisa dipungkiri, konsep dan azaz BPJS Kesehatan memang baik yaitu gotong royong. Namun yang terjadi, sebagian masyarakat belum menyadari untuk membayar iuran. Masyarakat baru membayar iuran kalau sakit. Ditambah lagi, pola hidup masyarakat belum banyak yang sadar untuk melakukan pencegahan sehingga angka penyakit tidak menular menjadi tinggi dan biaya yang harus ditanggung untuk penanganan penyakit tidak menular ini menjadi bengkak.

Menurut narasumber, “dulu tanpa ada dana dari BPJS, program proventif promotif kuratif rehabilitatif berjalan dengan baik. Tapi dengan anggaran kapitasi maupun BOK dari pemerintah, program semakin banyak termasuk kegiatan administratif pertanggung jawaban yang berjibun menyebabkan gesekan antara pegawai puskesmas, persaingan program yang tidak sehat, kegiatan yang tidak dibiayaai maka tidak berjalan bahkan melupakan tupoksi awal demi program yang dibiayai oleh kapitasi maupun BOK”.

Puskesmas yang berfokus pada promotif preventif sangatlah bagus namun kadang tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang cukup dan berkualitas sehingga menyulitkan puskesmas yang mana puskesmas berfokus pada UKM dan UKP. Pembagian jasa layanan yang tidak proporsional menjadikan sedikit ganjalan di lapangan. UKM dengan PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) nya yang terbatas oleh petugasnya tapi harus mencapai target cakupan kunjungan dalam waktu tertentu sedangkan pelayanan UKP juga harus jalan. Belum lagi masalah demografi misalnya di Puskesmas pedesaan perbukitan sedikit pelosok sehingga tidak mudah merekrut SDM kesehatan yang mau dan loyal kerja di pelosok.

Saat ini, dengan adanya kapitasi berbasis kinerja dan adanya kredensialing berdampak baik bagi tenaga kesehatan karena semua tenaga kesehatan jadi aware dengan Surat Ijin Praktik yang sebelumnya mereka lalai dengan Surat Ijin Praktik. Dengan adanya kredensialing, tenaga kesehatan menjadi lebih tertib untuk mengurus Surat Ijin Praktik karena kalau tidak ada SIP maka akan dipotong kapitasinya untuk Puskesmas. Di Puskesmas, untuk SIP yang sudah hampir ED (Kurang 6 Bulan), maka sudah ada warning di sistem primary care BPJS dan ketika SIP sudah ED, otomatis tidak bisa melakukan pelayanan ke pasien, dan kapitasi akan di kurangi jika jumlah tenaga kesehatan yang ada di faskes tersebut tidak memenuhi jumlahnya.

Dengan adanya kapitasi berbasis kinerja, semua Puskesmas berusaha untuk mencapai target agar mendapatkan kapitasi yang maksimal. Hal ini memicu untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan aturan BPJS agar kapitasi terpenuhi 100% dari entry angka kontak, sistem rujukan berjenjang, dan capaian kunjungan prolanis.

Ada Puskesmas di daerah Purworejo yang sering tidak tercapai adalah angka kontak. Kendalanya banyak fasilitas kesehatan yang tidak membagi habis pekerjaan, Jadi pasien pada hari itu tidak terselesaikan pada hari itu juga sehingga di akhir deadline tidak bisa terentry semua. Selain itu, kunjungan prolanis karena letak geografis yang pegunungan berdampak banyak sasaran prolanis yang tidak hadir pada kegiatan prolanis yang sudah terjadwalkan. Tidak rutinnya kehadiran sehingga target tidak tercapai. Indikator yang tercapai adalah rasio rujukan karena sesuai aplikasi dan rujukan harus sesuai dan atas advis dokter sehingga 144 penyakit yang harus ditangani puskesmas bisa dipenuhi. selain itu jumlah dokter yang ada di faskes harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan persyaratan STR, SIK, SIP maupun SIPB harus tidak kadaluwarsa sehingga dibutuhkan peran dan kerja sama untuk dapat mencapai kapitasi yang sesuai harapan.

Sistem 1 dokter 15 pasien, sebenarnya bagus. Tapi perlu rasionalisasi yaitu melihat berapa banyak dokter tersedia dan berapa banyak pasien yang ada tiap harinya. Kalau pasien mau kontrol atau periksa lanjutan, tidak dengan dokter atau RS yang di awal periksa. Ketika kontrol, pasien mendapatkan dokter lain dari RS lain sedangkan rekam medis belum bisa online. Sehingga kasihan pasien yang tiap kontrol rutin harus mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan dengan sistem “awang-awang” karena tidak berdasar rekam medis yang sudah ada di RS awal pasien periksa.

Sumber : Diskusi online perkuliahan Sistem Jaminan Kesehatan tanggal 8 Mei 2020 dengan mahasiswa STIKES Wira Husada Yogyakarta

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*