Indonesia Peringkat 1 WGI 2018, Artinya Penduduk Indonesia Sangat Dermawan.

Indonesia Peringkat 1 WGI 2018, Artinya Penduduk Indonesia Sangat Dermawan.

Dalam konteks kekinian tentunya terkait dengan JKN pada pelayanan pandemi kasus covid 19, peranan filantropi mendapat semacam perhatian khusus. Situasi ekonomi sebelum pandemik yaitu sektor kesehatan bertumpu pada APBN yang lemah tergambarkan dari grafik
pajak tidak meningkat tinggi, dana masyarakat tidak masuk banyak, dana filantropi tidak tergarap. Dalam konteks pembiyaan APBN, terjadi defisit total BPJS semakin besar yang mana tanggung jawab ABPN lemah karena ABPN tidak menanggung defisit dan masyarakat mampu tidak ikut menanggung.

Stase ekonomi sekarang ini, kehidupan ekonomi meningkat tinggi dan pajak tersendat. Skema pendanaan meningkat tinggi 2010-2016. Apakah ini benar dalam tanda kutip dana APBN turun atau lemah. Dalam model segmen positif terjadi defisit total BPJS yang semakin besar, APBN lemah menjadi penanggung jawab utama yang perlu kita cermati. APBD tidak menanggung defisit, masyarakat mampu tidak menanggung defisit BPJS. Segmen kelompok yang justru diharapkan untuk memberikan sumbangan yaitu PBPU kelas 1, 2, dan 3 bertahun tahun defisit sangat besar. Dana yang ada menjadi menutup defisit. Sejak tahun pertama terjadi defisit yang sangat besar. Dana PBI APBN sebagai tiang utama. Ironisnya dana APBN yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, ternyata dipergunakan oleh yang relative mampu.

Ada salah subsidi atau keliru yang seharusnya dana untuk masyarakat miskin malah dipakai untuk masyarakat yang mampu sehingga banyak yang dikorbankan. Contoh kebijakan kompensasi yang wajib dikerjakan oleh BPJS selama 6 tahun ini (perintah Undang Undang SJSN) tidak pernah dijalankan. Dalam hal kompensasi, terlaporkan bahwa jumlahnya sangat sedikit, tidak signifikan, tidak seluruh problem yang ada di Indonesia timur dan Indonesia bagian terpencil untuk dana bantuan SDM dan sebagian untuk dana operasional dan akses yang lebih baik lagi. Langkah ke depan memang kita harus betul-betul melihat pada pendanaan yang harus bertumpu pada dana APBN atau harus mencari sumber dana lain atau premi iuran dinaikkan dan juga sumber-sumber diluar jalur dan APBN.

Pemerataan tidak berjalan baik karena (1) Anggota BPJS yang mampu (PBPU<PPU) mengakses dan mendapat pelayanan yang lebih baik, (2) Masyakatat tidak mampu dan miskin tidak banyak akses karena susah menjangkau dan adanya biaya-biaya lain seperti transportasi dan akomodasi, (3) BPJS tidak mempunyai dana untuk memberikan kompensasi bagi daerah terpencil dan sulit, (4) Pemerintah tidak punya dana cukup untuk mengirim SDM, (5) Banyak peserta BPJS (PBPU) yang gagal membayar iuran secara baik. Dengan demikian sektor kesehatan bertumpu pada dana pemerintah pusat yang relative sedikit kemudian kemauan dana rendah dan pandemi covid menyedot dana dan mengurangi pajak. Sehingga perlu dana diluar APBN.

Usulan langkah ke depan

  • Memberikan pemahaman ke semua pihak bahwa dana PBI APBN sebaiknya fokus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Undang Undang SJSN.
  • Masyarakat anggota PBPU diharapkan membayar sesuai dengan ability to pay. Apabila tidak mampu, dimasukkan ke PBI
  • PBI – APBD perlu di lihat per daerah
  • Mencari sumber-sumber dana kesehatan lain di luar APBN.

Mengapa perlu mencari dana di luar APBN ? karena disini APBN lemah karena tax ratio yang masih kecil dan bisa lebih parah di era pra pandemic Covid-19. Ini berakibat diantaranya belanja untuk kesehatan sulit bertambah ( 3,2 % sekitar 450 T), pertumbuhan ekonomi dimanfaatkan sektor bukan kesehatan.

Kita melihat modal yang dipakai sumber dana dari masyarakat dan dana pemerintah. Filantropi termasuk bagian dari sumber dana masyarakat yang perlu kita cermati bukan sebuah pendapatan seperti pajak yang masuk ke pemerintah, akan tetapi langsung dari masyatakat untuk masyarakat. Pajak yang rendah tadi, mau tidak mau akan menghadapi dampak pendanaan kesehatan yang masih kurang. Indonesia berada pada peringkat 1 WGI 2018, yang artinya penduduk Indonesia sangat dermawan.

Ketika bicara tentang pemerataan yang tidak berjalan baik prospek filantropi ini sebagai salah satu pengaman atau salah satu solusi supaya salah satu akses berjalan baik dan biaya transportasi terpenuhi. Tetapi filantropi bukan menggantikan dana dari pemerintah yang besar tapi melengkapi misalnya BPJS tidak mempunyai dana untuk memberikan sebagian tranportasi bisa ditangani oleh filantropi. Pemerintah tidak punya dana cukup untuk mengirim SDM lalu apa bisa dana sebagian dipakai mengirim SDM di daerah yang sulit atau terpencil. BPJS yang gagal membayar iuran dengan baik, apakah bisa ditambah dengan filantropi. Ada peran untuk dana filantropis dalam konteks sektor kesehatan.

Peluang filantropi dalam pembangunan sudah dinyatakan secara eksplisit, sudah ada peran kemitraan. Sehingga teknik filantropi merupakan kebijakan pusat. Bagaimana filantropi bisa masuk untuk SDG (sustainable Development Goals)? Kita perlu pendekatan determinan social. Kita mempunyai modal SDG. Bagaimana SDG bisa untuk membantu mengembangkan program untuk memperbaiki SDG. Pendekatan yang mengarah ke life style bukan ke jaringan sosial dan komunitas. Dalam program ini masukkan filantropi. Sebagai contoh cakupan program mulai dari pengobatan formal dan promosi kesehatan dan pendidikan sampai berbagai kegiatan yang memperkuat kesehatan dan keselamatan.

Setiap program dapat masuk filantropi yang dikelola oleh banyak pihak. Ada 2 kelompok filanropit yaitu :

  1. memberi sumbangan banyak jumlah Rp nya, namun jumlah orang / lembaganya sedikit.
  2. membeir sumbangan sedikit jumlah Rp nya, namun jumlah orang / lembaganya banyak.

Kelompok masjid dan gereja memberi uang sedikit tapi yang memberikan itu banyak. Bagaimana konteksnya, bisa memberikan kegiatan untuk meningkatkan Kelompok A dan Kelompok B. kelompok A tidak begitu banyak. Kalau di Indonesia keadaan ekonomi meningkat filantropi internasioanal akan masuk ke afrika karena afrika keadaannya yang lebih sulit dibandingkan di Indonesia. Indonesia harus melihat situasi ini. Data untuk kelompok A terlihat jelas. Kelompok B mulai berkembang dan juga sangat banyak yang kelompok kecil-kecil bisa menjadi banyak. Kegiatan SDG dapat mendapatkan dana dari kelompok A dan B. Kita tidak bicara nasional saja, tetapi bisa masuk ke daerah, jadi harapan ke depan filantropi bisa masuk ke desa.

Reportase : Tri Lestari Endarwati. Mahasiswa Lintas Jalur STIKES Wira Husada Yogyakarta

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=XWBvjgXovA0

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*