BPJS Kesehatan Wajib Memberikan Informasi Mengenai Kondisi Keuangannya

Masih hangat di ingatan saya tentang pernyataan pak Togar Siallagan (Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Pusat) “kalau dari sisi uangnya belum bisa karena mesti audit kalau publikasi. itu tidak boleh. karena mesti ada kompensasi, ada fraud. Jadi tidak boleh“. Seandainya Pak togar hafal akan kewajiban BPJS yang tertuang jelas di UU No 24 Tahun 2011 Pasal 13 point (b) menyebutkan bahwa “BPJS berkewajiban untuk memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya”. Mungkin benar dugaan Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA yang menyatakan “memang niat kita belum bersih hatinya untuk menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi“.

togar
Togar Siallagan – Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Pusat (Sumber: PKMK FK UGM)

Hal yang menarik disampaikan Prof Laksono. Catat ya. Hipotesis ini. Hehe. Beliau menceritakan bahwa peneliti beliau sedang melakukan penelitian terkait dana PBI yang masuk ke BPJS untuk NTT dan Papua itu habis atau tidak tahun lalu? Karena ada kemungkinan di NTT atau Papua, jumlah spesialis dan rumah sakit sedikit dengan dana PBI per kepala dikalikan jumlah penduduknya yang banyak sehingga pasti akan ada dana yang tersisa. Lalu dana yang tersisa tersebut digunakan kemana? Sedangkan di Jogja lebih dari yang seharusnya. Sehingga jangan-jangan uang PBI yang tidak habis di NTT dan Papua digunakan untuk di Jogja karena di Jogja kurang uangnya termasuk yang non PBI. Hal ini menjadi masalah politik yang besar. Apakah Layak daerah terpencil mensubsidi daerah perkotaan. Jawaban ini belum bisa terjawab karena data belum keluar.

Dari pernyataan Prof Laksono tersebut dijawab oleh Pak Togar. Menurut saya ini GONG nya. Dapat jawabannya. Pak Togar menjelaskan bahwa “yang dikelola BPJS adalah manajemen risiko. Jadi yang rural atau yang akses nya lemah ya terpaksa harus mensubsidi yang aksesnya kuat, yang tua dibantu yang muda. Itu kontribusi. Nanti akhirnya orang muda akan berteriak, uang saya tidak dipake kenapa orang tua saja. Jadi basis dari JKN harus dipahami sebagai Community rating bukan individual rating. Jadi community rating itu dilihat misalnya di Papua segini resiko biaya sekian, resiko biaya jakarta sekian maka dapatlah bauran resiko biaya sehingga dapatlah angka 19.000, 20.000. Tapi lahirnya dapat dari kontribusi bauran NTT yang kurang aksesnya, yang kurang biayanya. Sehingga tidak ada istilah dikembalikan. Lalu siapa yang bertanggungjawab terhadap akses yang kurang ? Ya pemerintah daerah itu”.

Ya sudah kita tunggu dan sabar ya sampai BPJS Kesehatan mau dengan terbuka memberikan informasi terkait apapun yang dibutuhkan masyarakat. Namun tanpa transparansi, daerah atau lembaga independen tidak bisa berkontribusi banyak kalau tidak ada tranparansi data. Gampang saja kok pak. Gak ada yang perlu ditakuti atau ditutupi pada masyarakat bila memang itu sudah benar. Prasangka jelek kami tidak akan muncul bila tidak ada penyebabnya. Hehe

loading...
Share

1 Trackback / Pingback

  1. [BLOCKED BY STBV] BPJS Kesehatan Wajib Memberikan Informasi Mengenai Kondisi Keuangannya | Laskar Mutu Kesehatan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*